Kontroversi Ijazah Gibran Berakhir: MK Nyatakan Tidak Ada Bukti Pelanggaran Syarat Pendidikan
![]() |
| Sidang pengucapan putusan perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi, Selasa (6/10/2026). Foto: Humas MK. |
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.
Namun, kesimpulan tersebut tidak berarti MK membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Mahkamah justru menyatakan permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pihak.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno MK di Jakarta pada Selasa (6/10/2026). Perkara itu diajukan untuk mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika masih berstatus sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
MK Tidak Menemukan Bukti Ijazah Setara SLTA
Salah satu bagian penting yang diperiksa Mahkamah adalah bukti pendidikan yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran.
MK menelaah sejumlah dokumen yang diajukan dalam persidangan, termasuk Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar yang dipersoalkan para pemohon dalam perkara ini.
Dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah menemukan adanya dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Menurut pertimbangan MK, dokumen tersebut tidak secara langsung menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan atau menamatkan suatu jenjang pendidikan.
Certificate of attendance pada dasarnya menerangkan kehadiran seseorang dalam proses pembelajaran. Karena itu, dokumen tersebut berbeda dengan ijazah, sertifikat, atau diploma yang secara khusus digunakan sebagai bukti penyelesaian pendidikan.
Mahkamah juga mempertimbangkan keterangan pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang hadir dalam persidangan. Dari keterangan tersebut, proses penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan penilaian terhadap dokumen dan riwayat pendidikan, bukan penerbitan ijazah baru oleh pemerintah Indonesia.
Jangan lewatkan video: MK Putus Perkara Syarat Pendidikan Gibran, Ini Hasil Sidangnya!
Dengan demikian, persoalan yang diperiksa MK bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya surat keterangan penyetaraan. Mahkamah juga melihat dokumen pendidikan yang menjadi dasar proses tersebut serta bagaimana dokumen itu berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat digunakan sebagai bukti telah menamatkan pendidikan setara SLTA atau sederajat sebagaimana yang dipersoalkan dalam permohonan.
Status Gibran Sebagai Calon Wakil Presiden Telah Berakhir
Mahkamah juga mempertimbangkan perubahan status Gibran setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 selesai.
Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden setelah pasangan calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Menurut MK, kondisi tersebut penting dalam menentukan kerangka hukum perkara. Status sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 telah berakhir setelah pelantikan, sehingga perkara yang diajukan tidak lagi sepenuhnya berada dalam konteks sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
Mahkamah kemudian menilai persoalan mengenai keabsahan dan terpenuhinya syarat calon presiden maupun calon wakil presiden merupakan hal yang berkaitan dengan kewenangan lembaga yang ditentukan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
MK Menyatakan Berwenang Memeriksa Perkara
Dalam pertimbangan mengenai kewenangan, Mahkamah menyatakan objek yang dimohonkan pembatalan, termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, secara formal dapat diperiksa oleh MK.
Mahkamah juga mempertimbangkan asas ius curia novit dalam hukum kekuasaan kehakiman. Prinsip tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara hanya karena terdapat persoalan mengenai ada atau tidaknya hukum yang mengatur secara jelas.
Atas dasar itu, MK tetap melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan para pemohon untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap persoalan yang menjadi pokok permohonan.
Namun, kewenangan formal untuk memeriksa objek perkara tidak serta-merta membuat permohonan dapat dikabulkan. Mahkamah tetap harus memeriksa berbagai persyaratan hukum, termasuk kedudukan para pihak yang mengajukan permohonan.
Dokumen Pendidikan Menjadi Pokok Perselisihan
Para pemohon mempersoalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Mereka menilai dokumen tersebut semestinya didukung dokumen pendidikan yang dapat membuktikan bahwa persyaratan pendidikan minimal telah terpenuhi.
Namun, setelah mempelajari alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi bukti tamat pendidikan setara SLTA atau sederajat.
Mahkamah juga membedakan antara dokumen yang menunjukkan proses atau kehadiran dalam pendidikan dengan dokumen yang secara resmi menyatakan seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
Hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pertimbangan MK ketika menilai dalil para pemohon mengenai syarat pendidikan Gibran.
Para Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum
Selain memeriksa substansi perkara, Mahkamah juga mempertimbangkan apakah para pihak yang mengajukan permohonan memiliki kedudukan hukum untuk membawa perkara tersebut ke MK.
Para pemohon terdiri atas organisasi masyarakat sipil, partai politik, serta sejumlah perseorangan warga negara Indonesia.
Sementara itu, ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mensyaratkan pemohon sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Karena para pemohon dalam perkara ini bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah menyatakan mereka tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Amar Putusan MK
Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon.
Untuk eksepsi lainnya, Mahkamah menolaknya untuk selain dan selebihnya. Sedangkan dalam pokok permohonan, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Dengan amar tersebut, putusan MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Putusan ini sekaligus menutup pemeriksaan perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Siapa yang Mengajukan Perkara?
Permohonan tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Para pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa persyaratan pendidikan minimal SLTA atau sederajat merupakan ketentuan wajib bagi setiap calon presiden dan calon wakil presiden.
Mereka juga mempersoalkan dokumen yang berkaitan dengan proses penyetaraan pendidikan Gibran dan meminta Mahkamah memberikan sejumlah konsekuensi hukum atas dalil yang mereka ajukan.
Setelah memeriksa kewenangan, bukti-bukti, fakta persidangan, serta kedudukan hukum para pihak, Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Perkara ini menjadi bagian dari rangkaian persidangan yang menguji persoalan persyaratan pendidikan Gibran dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Posting Komentar