Perpres Ojek Online: Sufmi Dasco dan Pemerintah Bahas Regulasi Terbaru untuk Pengemudi Ojol

Daftar Isi
Sufmi Dasco bersama pimpinan DPR dan pemerintah saat membahas Perpres ojek online
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan DPR dan pemerintah saat konferensi pers terkait Perpres ojek online di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

Jakarta - Pemerintah bersama DPR RI resmi merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi tersebut menjadi payung hukum yang mengatur berbagai aspek layanan ojek online atau ojol, mulai dari pengangkutan penumpang hingga pengiriman barang dan makanan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyusunan aturan tersebut dilakukan melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi antara DPR dan pemerintah. Langkah itu dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi para pelaku dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Menurut Dasco, aturan baru tersebut diharapkan dapat memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai pengangkutan orang, tarif, barang, dan makanan melalui layanan ojek online.

Perpres Ojol Atur Berbagai Aspek Transportasi Digital

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tidak hanya mengatur layanan transportasi penumpang. Regulasi tersebut juga mencakup sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta ketentuan yang menjadi dasar bagi penerbitan aturan pelaksana.

Pemerintah membagi kewenangan pelaksanaan aturan kepada sejumlah kementerian. Kementerian UMKM akan mengawal perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan aplikator, sedangkan Kementerian Perhubungan menangani aspek angkutan orang dan tarif.

Sementara itu, pengaturan terkait layanan pengantaran barang dan makanan akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar setiap aspek dalam ekosistem ojol memiliki pengampu yang jelas.

Jangan lewatkan video: Perpres Ojol Resmi Terbit, Ini Aturan Baru untuk Pengemudi!

Selain pembagian kewenangan, pemerintah juga menyiapkan koordinasi lintas kementerian agar penerapan regulasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Forum koordinasi tersebut akan menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai aturan turunan dari Perpres.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman disebut akan memimpin forum atau satuan tugas yang melibatkan kementerian terkait. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan ketentuan mengenai kemitraan, tarif, serta layanan berbasis platform dapat diterapkan secara selaras.

Biaya Platform Ojol Maksimal 8 Persen

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian pengemudi adalah mengenai biaya platform sebesar 8 persen. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dan juga tercantum dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Dengan aturan tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian mengenai besaran biaya yang dikenakan aplikator dalam ekosistem layanan ojol. Ketentuan tarif angkutan orang juga berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Perhubungan.

Pengiriman Barang dan Makanan Ikut Diatur

Perpres baru juga memperluas pengaturan ke sektor pengiriman barang dan makanan. Pemerintah menilai layanan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi digital dan melibatkan banyak pelaku usaha, termasuk UMKM.

Kementerian Komunikasi dan Digital akan menangani pengaturan biaya jasa transportasi untuk pengiriman barang dan makanan. Pemerintah menyatakan pengaturan tersebut diarahkan agar terdapat kepastian tarif sekaligus perlindungan terhadap pendapatan pengemudi.

Aturan Turunan Ditargetkan Rampung 2026

Setelah Perpres diterbitkan, kementerian terkait masih harus menyusun berbagai aturan pelaksanaan. Pemerintah menargetkan aturan turunan tersebut dapat diterbitkan paling lambat 31 Desember 2026.

Proses berikutnya akan menjadi bagian penting dalam penerapan Perpres karena ketentuan teknis mengenai kemitraan, tarif penumpang, serta pengiriman barang dan makanan akan dijabarkan lebih lanjut melalui regulasi masing-masing kementerian.

Dengan terbitnya Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah dan DPR kini memiliki kerangka regulasi yang lebih luas untuk mengatur ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk perlindungan dan hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dengan perusahaan aplikator.

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Perpres Ojek Online: Sufmi Dasco dan Pemerintah Bahas Regulasi Terbaru untuk Pengemudi Ojol
  • Perpres Ojek Online: Sufmi Dasco dan Pemerintah Bahas Regulasi Terbaru untuk Pengemudi Ojol
  • Perpres Ojek Online: Sufmi Dasco dan Pemerintah Bahas Regulasi Terbaru untuk Pengemudi Ojol
  • Perpres Ojek Online: Sufmi Dasco dan Pemerintah Bahas Regulasi Terbaru untuk Pengemudi Ojol
  • Perpres Ojek Online: Sufmi Dasco dan Pemerintah Bahas Regulasi Terbaru untuk Pengemudi Ojol
  • Perpres Ojek Online: Sufmi Dasco dan Pemerintah Bahas Regulasi Terbaru untuk Pengemudi Ojol

Posting Komentar