Realisasi APBN hingga September 2026 Catat Defisit Rp. 319 Triliun atau 1,24 Persen dari PDB
![]() |
| Konferensi pers APBN KiTa pada 9 Oktober 2026. Sumber foto: Kementerian Keuangan. |
JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 mengalami defisit Rp. 319 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Dalam laporan tersebut, pendapatan negara mencapai Rp. 2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp. 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu anggaran. Selisih antara realisasi pendapatan dan belanja tersebut menjadi dasar pencatatan defisit anggaran sampai akhir September.
Pendapatan Negara Mencapai Rp. 2.341,5 Triliun
Penerimaan negara berasal dari sejumlah komponen, termasuk pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Ketiga kelompok tersebut memiliki kontribusi berbeda terhadap keseluruhan pendapatan pemerintah.
Penerimaan pajak tercatat Rp. 1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka ini menjadi komponen terbesar dari rincian pendapatan yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp. 240,1 triliun, meningkat 8,5 persen secara tahunan. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp. 492,3 triliun, atau naik 41,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan telah mencapai 74,2 persen dari target setahun. Persentase tersebut menggambarkan capaian sampai September, bukan hasil akhir penerimaan untuk seluruh tahun anggaran 2026.
Realisasi Belanja Pemerintah
Dari sisi pengeluaran, belanja negara mencapai Rp. 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu. Di dalamnya, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat Rp. 2.061,3 triliun, setara dengan 65,4 persen dari alokasi APBN.
Menurut penjelasan Kementerian Keuangan, belanja pemerintah antara lain mendukung program prioritas, layanan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta subsidi dan kompensasi energi.
Persentase penyerapan belanja perlu dibaca sesuai periode pelaporan. Angka pada akhir September belum menunjukkan keseluruhan realisasi sampai penutupan tahun anggaran. Perkembangan pada kuartal terakhir akan menambah informasi mengenai pelaksanaan anggaran sepanjang tahun.
Defisit APBN dan Keseimbangan Primer
Defisit anggaran terjadi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan dalam periode yang dihitung. Pada akhir September 2026, selisih kedua komponen itu tercatat Rp. 319 triliun, dengan rasio 1,24 persen terhadap PDB.
Kementerian Keuangan juga melaporkan keseimbangan primer surplus Rp. 125,5 triliun. Indikator ini berbeda dari saldo APBN secara keseluruhan karena perhitungannya tidak memasukkan pembayaran bunga utang. Karena itu, surplus keseimbangan primer dan defisit APBN dapat tercatat pada periode yang sama.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pelaksanaan APBN hingga September masih sesuai dengan desain anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan pemerintah mengenai pelaksanaan anggaran, bukan pengganti evaluasi terhadap seluruh indikator fiskal.
Faktor Ekonomi yang Dipantau Pemerintah
Dalam konferensi pers yang sama, pemerintah menyoroti perubahan kondisi ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan. Pergerakan harga minyak dapat memengaruhi lebih dari satu sisi APBN. Harga yang meningkat, misalnya, dapat berpengaruh terhadap penerimaan dari sektor minyak dan gas sekaligus menambah kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi.
Kementerian Keuangan juga menekankan pentingnya kredibilitas dalam menjaga kepercayaan pasar ketika suku bunga global masih tinggi dan pasar keuangan mengalami volatilitas. Pemerintah menyatakan akan memperhatikan kondisi pasar ketika memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Informasi mengenai faktor-faktor tersebut perlu dipahami sebagai konteks pengelolaan anggaran. Dampak akhirnya terhadap APBN bergantung pada perkembangan penerimaan, belanja, harga komoditas, dan kebutuhan pembiayaan. Data yang tersedia dalam laporan September saja tidak cukup untuk memastikan hasil fiskal pada akhir tahun.
Hal yang Perlu Dicermati Berikutnya
Untuk memahami perkembangan APBN secara menyeluruh, pembaca dapat mengikuti pembaruan realisasi pendapatan dan belanja setelah September, perubahan rasio defisit terhadap PDB, serta perkembangan keseimbangan primer dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Perbandingan dengan target APBN dan periode sebelumnya juga penting agar angka tidak ditafsirkan secara terpisah. Pertumbuhan penerimaan pada satu komponen, misalnya, tidak otomatis berarti seluruh komponen pendapatan mengalami pertumbuhan pada tingkat yang sama.
Dengan demikian, laporan per akhir September memberikan gambaran sementara tentang pelaksanaan anggaran negara selama sembilan bulan pertama tahun 2026. Angka utama yang dilaporkan adalah pendapatan Rp. 2.341,5 triliun, belanja Rp. 2.660,5 triliun, defisit Rp. 319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB, serta surplus keseimbangan primer Rp. 125,5 triliun.
Sumber dan Referensi
- Kementerian Keuangan — APBN Kredibel, Kinerja Fiskal Tetap Terjaga hingga September 2026
- Bisnis.com — Laporan realisasi APBN September 2026
Catatan redaksi: Artikel ini merangkum angka yang dilaporkan hingga akhir September 2026. Tanggal publikasi laporan adalah 9 Oktober 2026. Angka dan konteks perlu diperiksa kembali sebelum artikel diterbitkan.

Posting Komentar